Hetifah Sjaifuddin, Anggota Komisi X DPR RI, foto : anne/hr

Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian yang baru saja ditunjuk Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR, menyoroti ketimpangan pendidikan yang terjadi dibeberapa daerah, terutama di daerah perbatasan seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Saya sudah beberapa kali ke daerah pedalaman dan perbatasan Kalimantan. Beberapa persoalan yang saya petakan antara lain kekurangan tenaga pendidik, kesejahteraan guru yang minim, dan tidak ada tunjangan khusus bagi guru di daerah perbatasan,” kata Hetifah dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (28/3/2018).

Menurut Hetifah, pemerintah selama ini sudah mencoba melakukan pemerataan distribusi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi keberadaan guru PNS masih minim dan kerap dilakukan mutasi, sehingga pengajaran yang diberikan belum optimal.

“Pada 2017 lalu, pemerintah telah merekrut guru PNS jalur khusus untuk menjadi guru garis depan (daerah perbatasan). Jumlahnya 6.296 guru. Tersebar diberbagai daerah. Kita berharap ada penambahan pada tahun 2018. Guru-guru yang sudah diangkat PNS di daerah perbatasan kalau bisa diberi syarat mengabdi minimal 5 tahun, tidak sekedar ditetapkan lalu dimutasi,” ucap Hetifah.

Selain soal guru, Hetifah juga meminta pemerintah memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak. Menurutnya, di daerah-daerah perbatasan masih banyak ditemukan ruang kelas yang rusak dan tidak layak digunakan untuk belajar.

“Jika dilihat berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikbud, masih banyak sarana pendidikan seperti ruang kelas diseluruh di Indonesia dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Ruang kelas yang layak umumnya masih terdapat di mayoritas sekolah di Jawa dan beberapa perkotaan di luar Jawa. Ke depan, kita berharap pemerintah memperhatikan kondisi tersebut, karena sarana pendidikan yang layak adalah hak setiap siswa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi X DPR adalah Komisi yang memiliki ruang lingkup bidang pendidikan, olahraga dan sejarah. Adapun mitra pemerintahnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Pendidikan Tinggi), Badan Ekonomi Kreatif. (dep/sf)